Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan, partainya bakal tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan hingga akhir jabatan. Meskipun, dua menterinya di kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi.
"Ketua Umum (Surya Paloh) belum ada perintah untuk menarik diri dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum konsen bahwa tetap mendukung Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," kata Sahroni dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Sahroni menyampaikan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkomitmen mendukung kepemimpinan Jokowi, meskipun tidak lagi tersisa menteri Nasdem dalam kabinet.
Advertisement
"Itu perintah ketua umum. Jadi enggak ada urusan pokoknya, ketua umum tetap konsennya adalah dukung Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," ujar Sahroni.
Jelang Pemilu 2024, ada dua menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju yang tersandung kasus dugaan korupsi. Antara lain Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Johnny G Plate.
Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebelumnya menjabat Menteri Pertanian. Dia, lalu mengundurkan diri dari jabatan Mentan karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.
Proses hukum terhadap SYL pun sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedangkan Johnny G Plate dulunya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Johnny G Plate diberhentikan dari jabatannya sebagai Menkominfo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Johnny terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.
Nasdem Bantah KPK soal Ada Aliran Dana Korupsi Syahrul Yasin Limpo ke Partainya
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni membantah adanya aliran dana yang berasal dari hasil korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partainya.
Adapun ini sebelumnya dibeberkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
"Saya selaku bendahara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem," kata Sahroni dalam konferensi di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Sahroni pun mengaku telah mengecek rekening resmi milik Nasdem setelah pernyataan pimpinan KPK itu. Usai dicek, dia tak mendapati transferan di luar kepentingan partai dalam rekening tersebut.
"Saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan," ujar dia.
Lebih lanjut, dia juga menyayangkan pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh pimpinan KPK itu kepada publik. Sahroni menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK itu telah merugikan partainya.
"Yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai," ucapnya.
Advertisement
Nasdem: Seolah Kita Ini Busuk Banget
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyayangkan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait aliran dana hasil korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partai asuhan Surya Paloh ini. Hal ini, kata Sahroni merugikan Partai Nasdem.
"Kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai," kata Sahroni dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Sahroni menilai, pernyataan pimpinan KPK itu cenderung tendensius. Sahroni menyebut, pernyataan itu seolah-olah ingin menunjukkan Partai NasDem sangatlah buruk.
"Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener, kok seolah-olah kita ini busuk banget," ujar dia.
Dia menyampaikan, Nasdem merupakan salah satu partai politik (parpol) resmi di negeri ini. Dimana, ujar dia pimpinan KPK juga dipilih melalui lobi-lobi parpol termasuk NasDem di Dewan Pimpinan Rakyat (DPR).
"Ini adalah partai politik yang ada di Republik ini dan pimpinan KPK waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik, ada lobi-lobi di partai politik, ada lobi-lobi di DPR terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita-kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang," jelas Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni menegaskan Partai Nasdem tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Apalagi menyuruh untuk melakukan praktik korupsi di kementerian.
"Kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi menyuruh pembantu presiden suruh korupsi. dan dilakukan oleh Pak SYL adalah yang sekarang sudah tersangka," kata dia.
Nasdem Pertimbangkan Somasi Pimpinan KPK Alexander Marwata
Partai Nasdem mempertimbangkan untuk melayangkan somasi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Pasalnya, pernyataan Alexander soal adanya aliran dana hasil korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Nasdem dinilai merugikan.
"Partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK Pak Alex Marwata. Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan," kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalama konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Sahroni menyampaikan, Nasdem tidak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi dan meminta SYL menyetor hasil korupsi yang dilakukannya.
"Kami sudah rugi di hadapan publik seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata," ucap Sahroni.
Lebih lanjut, dia menjelaskan SYL memang pernah mentransfer uang ke rekening resmi Nasdem sebesar Rp20 juta, namun dana tersebut merupakan dana bantuan bencana alam.
"Itu resmi. Maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam. Dan bukan kita aja, fraksi Nasdem, bukan. Semua parpol di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing pribadi tidak dipatok," kata dia.
Advertisement